Pangkalan Kapas

rumah-adat
Rumah Adat Pangkalan Kapas

-Kenegerian Pangkalan Kapas adalah himpunan masyarakat adat yang terdiri dari empat desa dan sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka menurut sejarahnya. Yaitu Desa Lubuk Bigau, Kebun Tinggi, Tanjung Paermai dan Pangkalan Kapas. Jumlah penduduk nya lebih kurang 1.000 KK. Terletak didalam wilayah administratif Kecamatan Kampat Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Kenegerian Pangkalan Kapas pada dasarnya mempunyai banyak potensi SDA dan SDM. Yaitu sejarah, kesenian, kearifan/kerajinan, air terjun, goa, serta tumbuhan dan hewan yang masih asli dan beragam.

Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan didalam pengelolaan, membuat masyarakat semakin jauh dari keadilan dan kesejahteraan. Baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya.

Secara keseluruhan, mata pencarian utama masyarakat nya adalah Petani Karet. Pada kenyataan harga karet nasional yang turun dari rata-rata Rp. 15.000,00 sebelum tahun 2008, menjadi rata-rata Rp. 4.000,00 hingga saat ini.

Ditambah dengan sangat minimnya sarana dan prasarana yang ada di komunitas termasuk infrastruktur jalan yang menjadi akses satu-satunya untuk memasarkan hasil pertanian dalam kondisi yang sangat buruk.

Membuat pendapatan masyarakat tergolong sangat rendah jika dikalkulasikan dengan kebutuhan hidup saat ini di Pangkalan Kapas.

Akibatnya, rasa sosial masyarakat menjadi berkurang. Waktu, tenaga dan pikiran menjadi terfokus kepada mencari makan. Banyak anak yang putus sekolah, sakit tidak mampu berobat, serta perekonomian yang sangat tergolong rendah.

Tidak hanya itu saja, sebagai warga negara yang merdeka. Banyak hak-hak masyarakat yang dirampas dan diabaikan pemerintah dari kebenarannya. Baik secara politik, maupun secara ekonomi dan budaya. Mulai dari hak atas kelola wilayah adat, sampai pada hak dasar sebagai warga negara yang merdeka menurut UUD 1945.

Maka dari itu, demi keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas harus menjaga kelestarian lingkungan, tradisi dan budaya. Serta menuntut pengakuan atas wilayah adat dan hak-hak dasarnya sebagai warga negara yang merdeka.

Permasalahan ekonomi utama masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas adalah karena mayoritas Petani Karet, dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang semenjak harga karet turun dari rata-rata Rp. 15.000,00/kg sebelum tahun 2008, menjadi rata-rata Rp. 5000,00 hingga saat ini. Ditambah dengan sangat minimnya sarana dan prasarana yang ada di komunitas termasuk infrastruktur jalan yang menjadi akses satu-satunya untuk memasarkan hasil pertanian dalam kondisi yang sangat buruk. Membuat pendapatan masyarakat tergolong sangat rendah jika dikalkulasikan dengan kebutuhan hidup saat ini di Pangkalan Kapas.

icecream
Air Terjun Batang Kapas.

-Berdasarkan permasalahan ekonomi komunitas diatas, maka cara yang dianggap paling efektif untuk menambah pendapatan ekonomi komunitas adalah dengan mengembangkan ekowisata. Berkembang nya ekowisata Kenegerian Pangkalan Kapas akan membuat putaran uang menjadi tinggi di komunitas. Sehingga lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pun akan bertambah.

Adapun objek yang menjadi penunjang berkembang nya Ekowisata di Kenegerian Pangkalan Kapas adalah dengan banyak nya potensi wisata alam, kerajinan, kesenian, budaya, makanan khas, dan berbagai lainnya seperti : Air terjun ratusan tingkat, Goa, Hutan Asli, keberagaman Hewan dan Tumbuhan, Silat Kumango, Lubuk Larangan, Tikar Pandan, Pakasam, Cangkuak, dan beberapa lain nya.

Serta untuk aktifitas efektif nya adalah dengan mengadakan Festival Sungai Batang Kapas dan menbuat Trip ke area wisata yang ada di Kenegerian Pangkalan Kapas dan mempromosikan nya keluar. (*)

 

Bunuh Diri

Jauh langkah sudah kukayuh

Menelusuri liku-liku kumuh yang kujajaki

Tak secercah cahayapun tampak penyejuk hati

Lorong panjang yang kuarungi

Sungguh gelap dan tak bertepi

 

Aku latih,…

Terjawab sudah igauku di mimpi itu

Tubuh yang kuyup lendir keletihan

Kaki dan tangan yang berlumuran karat kegagalan

Namun terhentikah aku tanpa persinggahan?

 

Aku bertanya bagai cacing kehilangan tanah

Bak terlupa arah tujuan

Lata dikekerasan yang begitu semu

Akankah bebatuan keras ini dipenghujung ku?

 

Namun langkah dipaksa kehendak hati

Kucoba merangkak kepenghujung lorong

Merayap, lata diatas impian semu

Kutelanjangi ketidakberdayaan yang tersaji

Bagai menggemnggam gunung yang tinggi

Mempelajari Proleknas, Daftar RUU Priorotas Proleknas 2017, dan RUU Masyarakat Adat.

 Daftar RUU prioritas Prolegnas 2017.

No. Judul Rancangan Undang – Undang Draf RUU dan Naskah Akademik Disiapkan Oleh
1 RUU tentang Kekarantiaan Kesehatan Pemerintah
2 RUU tentang Pertanahan DPR
3 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pemerintah
4

 

RUU tengang Karantian Hewan, Ikan dan Tumbuhan DPR
5 RUU tentang Jasa Konstruksi DPR
6 RUU tentang Arsitek DPR
7 RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR
8 RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah DPR
9 RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dala Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri DPR
10 RUU tentang Sistem Perbukuan DPR
11 RUU tentang Kebudayaan DPR
12 RUU tentang Ekonomi Kreatif DPR
13 RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah
14 RUU tentang Perubaha Kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  

Pemerintah

15 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR
16 RUU tentang Wawasan Nusantara DPD
17 RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorime Pemerintah
18 RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 Pemerintah
19 RUU tentang Kepalangmerahan Pemerintah
20 RUU tentang Jabatan Hakim DPR
21 RUU tentang Pertembakauan DPR
22 RUU tentang Perubabahan atas UU No.5 Than 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat DPR
23 RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara DPR
24 RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual DPR
25 RUU tentang Perkelapasawitan DPR
26 RUU tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR

 

27 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR
28 RUU tentang BUMN dan BUMD (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU NO.19 Tahun 2003 tentang BUMN DPR
29 RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR
30 RUU tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara DPR
31 RUU tentang Kebidanan DPR
32 RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan DPR
33 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia DPR
34 RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan DPR
35 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DPR
36 RUU tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penleitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah
37 RUU tentang Bea Materai Pemerintah
38 RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah
39 RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pemerintah
40 RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemerintah
41 RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman DPR
42 RUU tentang Tangungjawab Sosial Perusahaan DPR
43 RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem DPR
44 RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan DPR
45 RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat DPR
46 RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah usat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah
47 RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pemerintah
48 RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Pemerintah
49 RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan DPD

Sumber: Badan Legislasi DPR

“Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dapat dikatakan bahwa Prolegnas merupakan instrumen perencanaan yang digunakan oleh DPR untuk menjalankan fungsi legislasi. Bermula dari perencanaan, DPR selanjutnya akan menentukan target yang akan dicapai. Dari capaian itulah kemudian dapat menjadi bahan evaluasi legislasi, untuk perbaikan kedepannya”. Acuan Proleknas adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sudah dicabut. Begitu yang dapat aku pahami tentang apa itu “PROLEKNAS” berdasarkan yang dibaca.

Sedangkan menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, proses pembentukan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

Undang-undang (UU) adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta, untuk UU tertentu, melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan (lihat skema di bawah).

Perencanaan
Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR.Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/ProlegJM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/ProlegPT). Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut.Namun Prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan UU. Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam proleganas, baik karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon.
Secara umum, ada 5 tahap yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas

Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar RUU, baik dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD, fraksi, serta masyarakat. hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaring/dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak (Presiden, DPR dan DPD -untuk proses di DPD belum diatur). Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD. Dalam tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR melalui Keputusan DPR.

Penyusunan

Tahap Penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya tehadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU12/2011

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:

  1. Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:
    1. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain
    2. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
  2. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

Pembahasan

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelum adanya putusan MK 92/2012 hanya “mengijinkan” DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1, namun setelah putusan MK 92/2012, DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR.

Apa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah “saling kritik” terhadap suatu RUU. Jika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPD, maka Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapatnya.

Pengesahan

Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. Segera setelah Presiden menandatangani sebuah RUU, Menteri Sekretaris negara memberikan nomor dan tahun pada UU tersebut.

Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara (LN), yakni untuk batang tubung UU, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN)m yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika ada. TLN.Sebelum sebuah UU ditempatkan dalam LN dan TLN, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tahap Pembahasan hanya ada pada proses pembentukan UU. Pembentukan PP dan Perpres tidak melalui tahap Pembahasan dikarenakan tidak melibatkan DPR. Perbedaan lainnya adalah, dalam penyusunan PP dan Perpres, dokumen Naskah Akademik tidak diperlukan.

Skema Penyusunan, Penetapan dan Pengundangan RPP:


PENYEBARLUASAN
Penyebarluasan adalah kegiatan yang selalu “melekat” dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 (setelah dimaknai oleh MK dalam putusan MK 92/2012) menyebutkan bahwa, “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD dan Pemerintah sejak Penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU, hingga Pengundangan Undang-Undang,” hal tersebut dilakukan untuk, “memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.”
Dasar Hukum Proses Pembentukan Undang-Undang

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
  8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-Secara singkat saya pahami dari keterangan diatas, adalah bahwa nasyarakat mempunyai ruang untuk ikut terlibat didalam penetapan Undang-Undang yang akan menjadi acuan didalam mengatur tata kehidupannya oleh pemerintah. (*)

(hanya mencoba memahami)

Pak Lawing Si Penjual Tanah Adat.

1
Hafli Dikri (9) siswa kelas dua (2) SD Seksi Kebersihan dan Kerapian Pustaka Bella sedang membaca komik yang menceritakan tentang Sipenjual Tanah Adat yang menyesal.
14468569_1081645295290098_5882820087337679723_o
Hiruk-pikuk tawa adik-adik Pustaka Bella sambil rebutan cemilan kecil setelah membaca bersama-sama.

Seperti biasanya, setiap kali aku pulang dari luar desa selalu dikerumuni puluhan adik-adik pembaca di Pustaka Bella. Jika masih ada yang belum tampak, lima (5) orang pengurus pustaka pasti sibuk mencari teman-temannya. Yaitu: Dayat siswa kelas lima (5) SD sebagai Ketua, Hengki siswa kelas lima (5) SD sebagai Wakil Ketua, Joki siswa kelas lima (5) SD sebagai Sekretaris, Yelsy siswi kelas empat (4) SD sebagai Bendahara, dan Dikri siswa kelas dua (2) SD sebagai Kerapian/Kebersihan.

Meskipun selalu ada cemilan dan makanan ringan sejenisnya, akan tetapi bukan itu yang mereka tuntut setiap kali aku datang. “Ada buku baru kan bg,.??,”. “Bang Arika lama sekali perginya,.??,”. “Kami bosan baca buku itu-itu terus bang,”. Atau sesekali bagi adik-adik yang rada nakal bilang “Awas kalau tak bawa buku baru yah,.!!,”. Begitu desakan adik-adik yang bahkan dengan ibu sendiripun aku sering tidak sempat bersalaman karena sibuk dengan mereka.

14125049_1055125301275431_1304339008113704123_o
Rebutan buku baru di Pustaka Bella.

-Pada suatu hari tepatnya bulan Mey tahun 2016 kemaren aku mendapat hibah beberapa buah buku dari sekretariat Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kampar saat berkunjung kesana sebelum pulang ke desa. Sesampai nya dirumah adik-adik ribut sekali menanyakan buku baru seperti biasanya jika aku pulang dari luar desa. Saking senangnya dengan antusias mereka terkadang aku lupa untuk berpakaian secara layak sebelum menghampiri mereka.

Saat itu ada sebuah komik dari PD AMAN Kampar yang menceritakan tentang masyarakat adat yang menyesal karena telah menjual tanah adat mereka kepada perusahaan. Seperti biasanya, di Pustaka Bella ada sebuah perlombaan rutin yaitu : Membaca, menghafal, dan menceritakan isi buku secara bergiliran. Hadiah bagi pemenang adalah satu bungkus kerupuk saja, hhahah. Kalau saya boleh sedikit merepotkan pembaca, coba deh pikir. Pernah gak kalian dengar perlombaan yang hadiah nya sekonyol itu,.??. Akan tetapi sebegitu sederhana nya kami dalam kedekilan yang bahagia.

Komik yang berjudul Pak Lawing Si Penjual Tanah Adat itu dipilih Dikri untuk dibacanya. “Orang desa beli motor dari hasil jual tanah kepada perusahaan, setelah itu dia jadi kuli di perusahaan tersebut, motornya rusak, habis itu tak ada duit untuk perbaiki, ahirnya dia jual motor untuk makan dan pindah dari desa, dia berhayal tentang kebahagiaannya sewaktu di desa sebelum menjual tanah kepada perusahaan, kasian sekali yah bang,.!!,”. Begitu singkat keterangan bocah dekil itu yang mengantarkan dia menjadi sang juara pada sore itu dan mendapatkan sebungkus kerupuk udang. Ocehannya membuat aku hampir meneteskan air mata mengingat wilayah adatku yang saat ini sedang diincar perusahaan tambang batubara. (*)

“Tawa mereka, semangat mereka, dan hak untuk kesejahteraan mereka yang membuat aku tidak akan pernah ingin terlibat pada kesalahan permanen yang akan mengancam masa depan mereka. Aku dan dilema akan kehancuran wilayah adatku yang indah,”.

PANGKAS dan Pustaka Bella.

Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas (PANGKAS)

  1. LATAR BELAKANG

Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas (PANGKAS) adalah organisasi kepemudaan yang terdiri dari empat (4) desa di Kenegerian Pangkalan Kapas, yaitu: Lubuk Bigau, Kebun Tinggi, Tanjung Permai, dan Pangkalan Kapas. PANGKAS  dibentuk di Desa Lubuk Bigau pada Musyawarah Pemuda Empat Desa Kenegerian Pangkalan Kapas yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Seluruh Element yang ada di desa pada tanggal 21 Agustus  2014, dan terdaftar di KESBANGPOL Kabupaten Kampar dengan Nomor : 00/04/04.01/0003/V/2016.  PANGKAS merupakan wadah bagi pengembangan pemikiran, kreatifitas, serta idealisme Pemuda, masyarakat dan seluruh element  masyarakat Kampar Kiri Hulu.

Dengan keadaan masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang saat ini masih sangat jauh dari hak-hak warga negara yang merdeka menurut UUD 1945, sudah jelas masih sagat banyak yang wajib di perjuangkan. Namun sampai saat ini setelah 71 tahun indonesia merdeka, pemerintah desa, pemuda dan seluruh masayarakat kecamatan kampar kiri hulu masih mengalami banyak kegagalan demi terciptanya cita-cita kemerdekaan di kecamatan kampar kiri hulu. Hal itulah yang menjadi dasar terbentuk nya PANGKAS yang menjadi wadah penyatu gerakan pemuda dan seluruh element masyarakat yang ada di desa-desa kecamatan kampar kiri hulu untuk melakukan rekonstruksi yang lebih terkoordinir, sistematik, terencana dan militan. PANGKAS akan melakukan kepeloporan gerakan pemuda, masyarakat dan seluruh element yang ada di desa untuk merealisasikan makna kemerdekaan menurut UUD 1945 di kecamatan kampar kiri hulu.

Perkumpulan ini bernama Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas, disingkat dengan PANGKAS.

  1. TUJUAN

Adapun tujuan PANGKAS dalam hal ini adalah :

Untuk memajukan pergerakan pemuda, masyarakat dan seluruh element yang ada di desa didalam mengembangkan pemikiran, kreatifitas serta idealisme. PANGKAS sangat fokus pada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan kampar kiri hulu, baik itu masalah ekonomi, sosial politik, seni, budaya, maupun agama serta lingkungan. Hal itu sejalan dengan beberapa poin yang sudah dimandatkan didalam UUD 1945 yang mana menjelaskan tentang hak-hak warga negara Republik Indonesia yang merdeka. Yang mana salah satunya berbunyi, Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1”.

Namun hingga saat ini, pemerintah desa, pemuda maupun element masyarakat yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu masih banyak mengalami kegagalan, sehingga  masih tergolong desa yang tertinggal/terbelakang. Hal itulah yang menjadi dasar terbentuk nya PANGKAS yang menjadi wadah penyatu gerakan pemuda dan seluruh element masyarakat yang ada untuk melakukan rekonstruksi yang lebih terkoordinir, sistematik, terencana dan militan.

            Secara Garis Besar PANGKAS Bertujuan Menciptakan Desa Tahan Pangan,  Desa Ekowisata, Dan Desa Olahraga Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

  1. PROGRAM KERJA
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN SASARAN/TUJUAN
❖     Jangka Pendek

 

1 Membina kelompok tani desa -Mengadakan kerjasama dengan dinas pertanian

– -Mengadakan pelatihan/penyuluhan pertanian di desa

-Agar petani desa mendapat pembinaan yang serius dari pemerintah

-Agar hasil tani di desa meningkat dan berkualitas

2 Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Alam yang lestari -Mengadakan kerja sama dengan dinas kehutanan, Ormas, dan LSM yang bergerak dibidang lingkungan

-Mendorong perdes dan perdat tentang tata kelola hutan dan lahan.

– Meningkatkan pemahaman masyarkat akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan

– Agar hutan dan lahan pertanian yang ada di desa termamfaatkan secara baik dan beraturan

3 Membentuk POKDARWIS di desa -Melakukan pemetaan potensi wisata alam, wisata seni, budaya, adat istiadat dan wisata kuliner desa

-Membuat kegiatan kewisataan yang berkelanjutan dan beraturan

-Agar semua potensi wisata yang ada di desa bisa di ekspos secara baik ditingkat nasional maupun internasional

-Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan pola Ekowisata

4 Membina pemuda olahraga desa

 

-Mengadakan turnamen/ piala bergilir di desa -Menjalin persatuan dan kesatuan pemuda antar desa
5 Mendirikan Sekolah Alam -Membangun Pustaka -Memberikan informasi seimbang kepada semua kalangan melalui buku bacaan
❖      Jangka Panjang
1

 

Membuat kelompok sosial desa -Mensosialisasikan dana bantuan untuk anak putus sekolah, pembinaan fakir miskin, biaya berobat bagi keluarga yang tidak mampu dan untuk masyarakat terkena bencana/musibah.

-Membuat gotong royong rutin

-Agar tidak ada anak yang putus sekolah, fakir miskin yang terlantar, orang sakit tidak berobat dan membantu masyarakat yang terkena musibah.

-Menciptakan desa yang bersih dan meningkatkan kesatuan dan persatuan.

2

 

Mewujudkan Desa Tahan Pangan  Membina dan mensupport  semua kegiatan pertanian yang ada di desa. Seluruh Masyarakat Desa
3

 

Mewujudkan Desa Ekowisata Berbasis Internasional Mengembangkan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa Menarik minat wisatawan mancanegara dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa
4

 

Membentuk Tim Sepak Bola Kecamatan Merekrut pemuda berbakat dari tiap desa di kecamatan kampar kiri hulu Pemuda kecamatan kampar kiri hulu
5

 

Membangun sarana belajar agama Mendirikan Pesantren di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta persatuan dan kesatuan
6

 

Membangun sekoah bagi anak kurang mampu Mendirikan Panti Asuhan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Mengurangi anak putus sekolah

 

 

  1. Struktur Pangkas

Ketua                                                            : Arika Harmon

Wakil                                                            : Dino Marjono

Sektretaris                                                  : Sendi Sonata

Bendahara                                                   : Amul Fauzi

 

Pustaka Bella.

  1. Latar Belakang dan tentang Pustaka Bella

Karena keterbelakangan yang dialami masyarakat kenegerian pangkalan kapas dari berbagai segi termasuk yang berbau pendidikan. Serta pembodohan bermotif kebijakan dari zaman ke zaman tentang kawasan. Berbuah kesulitan panjang yang tak bertepi bagi masyarakat adat 4 desa Kampung Pangkalan Kapas, bahkan untuk makan pun mengeluh ditengah limpahan sumberdaya alam yang ada di desa. “bak tikus mati dilumbung padi”.

Berangkat dari derita yang tergores diatas. Berbagai upaya sederhana telah dilakukan oleh sebagian masyarakat dan pemuda Kampung Pangkalan Kapas demi kemakmuran. Mulai dari membina kelompok tani demi ketahanan pangan, mendesak pemerintah demi hak kesamaan pembangunan, sampai pada mengajukan pengakuan hak atas kawasan lestari yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan yang panjang.

Namun sampai saat ini semuanya masih terbatasi oleh sumber daya manusia yang masih tergolong rendah di Kenegerian Pangkalan Kapas. Sehingga belum ada capaian yang menjanjikan demi keberlansungan taraf hidup yang sejahtera, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Energi dihabiskan untuk mengajak, bukan untuk bertindak (suautu tempat/daerah tidak akan maju jika cara berpikir orang didalamnya tidak maju).

Untuk itu, kami membuat sebuah sarana tempat belajar bersama melalui membaca. Yang dinamai “PONDOK BELAJAR DAN PUSTAKA BELLA/OBOR HURUF BELLA”. Dalam hal ini kami tidak memposisikan diri sebagai guru, pemimpin, pengayom ataupun kata lain yang bermakna hebat dibanding yang lain. Akan tetapi Pustaka Bella membuat wadah tempat belajar dan membaca bersama dengan seluruh kalangan masyarakat.

Sesuai dasar niat mendirikannya, Obor Huruf Bella kami harapkan mampu menjadi lantera pengetahuan bagi masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas pada umumnya dan siswa/siswi SD serta SMP yang ada di desa khususnya. Kami berharap Obor Huruf Bella bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk merubah paradikma masyarakat Kampung Pangkalan Kapas sehingga mampu mendefinisikan kesejahteraan yang sebenarnya. Sehingga segala potensi yang ada mampu di kelola secara benar demi kesejahteraan hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat. Terutama dilalam bidang pemamfaatan lingkungan. Serta pengetahuan yang didapat dari buku-buku yang tersaji dan pola belajar bersama yang dibangun mampu diterapkan secara baik di masyarakat desa.

Untuk itu Obor Huruf Bella bertekat menyajikan berbagai jenis buku melalui seleksi, yang akan menjadi bahan tempat kami belajar bersama demi terbentuknya akidah, keahlian serta pengetahuan yang lebih benar di Kenegerian Pangkalan Kapas.

Meskipun saat ini telah ramai anak-anak yang datang membaca. Namun keterbatasan sumberdaya dan amunisi membuat semuanya masih belum bisa kami resmikan. Karena buku-buku yang tersedia masih sangat minim dan belum bisa dipinjamkan.

  1. Visi dan Misi

Visi

“Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan informasi serta pusat rekreasi edukatif bagi masyarakat terutama anak-anak yang ada di desa”

Misi

  • Memberikan pelayanan terbaik kepada pemustaka dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah.
  • Menyediakan sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang terbaru dan terbaik dalam berbagai bentuk (buku, koleksi digital, akses internet) untuk mendukung suksesnya pembelajaran dan pendidikan di desa dan sekolah.
  • Menyediakan sarana-prasarana penunjang untuk meningkatkan pelayanan kepada pemustaka.
  • Merancang dan melaksanakan program kerja yang kreatif, rekreatif, dan edukatif.
  1. Alamat

RT/RW oo2/002, Dusun III, Desa Lubuk Bigau, Kampung Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

 

 

Ekowisata Air Terjun Batang Kapas.

Sunrise Air Terjun Batang Kapas
Sunrise di Air Terjun Batang Kapas. Fhoto: Arika Harmon

Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

12182925_863560403765256_7475939253624736544_o
Debit air musim hujan.

-Secara umum Strategi Nasional Didalam RPJM 2015-2019 menunjukkan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor unggulan dalam dimensi pembangunan yang digagas. Sekitar sepuluh destinasi menjadi prioritas didalam gagasan tersebut, diantaranya : Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Pulau Morotai. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan Pariwisata Nasional. Dalam rencana ini jelas, mendudukkan keindahan alam dan keanekaragaman budaya sebagai suatu komoditas (komodifikasi). Asumsi Hedonic Price (nilai properti) semakin menasbihkan bahwa pariwisata merupakan kebutuhan tersier atau bahkan menjadi suatu keharusan untuk menunjukkan posisi existing masyarakat sekarang.

img_1100
Air Terjun Batang Kapas, ratusan tingkat, dengan ketinggian 153 meter.

Secara administratif sebagian besar kawasan pariwisata yang digagas berada di pedesaan. Akan tetapi, dinamika pembangunan pariwisata di pedesaan justru menampak kan kerusakan sosial ekologis secara mendalam. sebagai negara agraris, praktik kebijakan pembangunan pariwisata di pedesaan masih banyak yang ingkari agraria. Pembangunan tersebut masih mengabaikan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam pedesaan. Orientasi pada pertumbuhan pembangunan ekonomi nampak lebih melayani pelayanan pasar global dan mengabaikan prinsip keselamatan rakyat, keberlanjutan layanan alam dan produktifitas rakyat pedesaan (sangkoyo, 2012). Lalu muncul ekowisata sebagai sebuah alternatif wisata yang dapat dikatakan ramah lingkungan.

12322515_877852719002691_3746341477543030060_o
Debit air musim kemarau.

Akan tetapi persepektif konservasionis tersebut justru mengabaikan ruang hidup masyarakat di kawasan pedesaan. Persoalan perampasan ruang hidup baik land grabbing (perampasan tanah) maupun green gabbing (perampasan hutan) berkontribusi besar bagi perubahan fungsi dan ruang kawasan pedesaan dari peruntukan ekonomi produktif berbasis lokal dengan pengembangan ekonomi pasar global dengan cara pengerukan sumberdaya alam dan finansialisasi alam melalui ekowisata. Dalam dinamika kegiatan ekowisata, perampasan ruang hidup masayarakat pedesaan tersebut dapat dilihat eksternalisasi masyarakat dalam pertukaran kultural yang dibawa oleh wisatawan. Identitas masyarakat pedesaan tercabut hingga ke akar-akarnya. Kemewahan yang dibawa dalam kegiatan ekowisata menjadi sebuah utopia dalam situasi ekonomi dan politik yang tak menentu sekarang ini.

Air Terjun Batang kapas
Air Terjun Batang Kapas, drone.

Dengan mendasari pada kompleksitas problem kawasan pedesaan pada wilayah ekowisata di atas, penting untuk segera disusun dengan menyeluruh bagaimana upaya-upaya alternatif untuk mengatasi dan menanggulangi problem krisis agraria dan krisis pedesaan berikut krisis sosial ekologis yang bersifat struktural tersebut. Model-model pembangunan pedesaan di wilayah ekowisata yang bersifat top down, carity, instan, (teori pendekatan untuk berinvestasi) dan bersifat teknokratis umumnya hanya menjawab masalah permukaan semata, sehingga perlu dikuatkan agar mampu memiliki daya bongkar beragam ketimpangan relasi sisial ekonomi dan politik yang menjadi akar masalah pedesaan kontemporer (modernisasi). Terbitnya UU Desa No.6 tahun 2014 dan janji politik dalam NAWACITA untuk memprioritaskan desa pedesaan dalam membangun dari pinggiran dapat menjadi peluang politik yang tersedia untuk di uji dalam level praktis mengatasi masalah-masalah struktural kawasan pedesaan di wilayah ekowisata.

544485_187611418026828_238217532_n
Sunrise.

Berdasarkan itu, sebelum ekowisata Air Terjun Batang Kapas salah kembangkan, masyarakat khususnya yang berada di kawasan empat (4) desa Pangkalan Kapas harus menguasai paling tidak tiga (3) hal pokok didalam pengembangan ekowisata, yaitu :

  • Memahami masalah kawasan pedesaan di wilayah ekowisata.
  • Kedua, menggali inisiatif lokal untuk penyelesaian masalah kawasan pedesaan di wilayah ekowisata.
  • Ketiga, Menyusun strategi bersama untuk kebijakan kawasan pedesaan di wilayah ekowisata.
527495_187611548026815_1847291740_n
Sunrise.

(Catatam: Masih butuh banyak masukan/dan tulisan ini akan terus diperbaiki) (*)

Pustaka Bella

14890417_1115049838616310_4705404461231598410_o
Rapat Pembenahan pengurus Punstaka Bella.
img_20160815_235051
Dalm tawa merintis sebuah taman baca dirumah bersama keluargaku, awal 2016.

Karena ketertinggalan secara permanen yang dialami masyarakat kenegerian pangkalan kapas dari berbagai segi termasuk yang berbau pendidikan. Serta pembodohan bermotif kebijakan dari zaman ke zaman tentang kawasan. Berbuah kesulitan panjang yang tak bertepi bagi masyarakat adat 4 desa Kampung Pangkalan Kapas, bahkan untuk makan pun mengeluh ditengah limpahan sumberdaya alam yang ada di desa. “bak tikus mati dilumbung padi”.

 


img_20160815_235110
Membuat rak buku.

Berangkat dari derita yang tergores diatas. Berbagai upaya sederhana telah dilakukan oleh sebagian masyarakat dan pemuda Kampung Pangkalan Kapas demi kemakmuran. Mulai dari membina kelompok tani demi ketahanan pangan, mendesak pemerintah demi hak kesamaan pembangunan, sampai pada mengajukan pengakuan hak atas kawasan lestari yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan yang panjang (pengajuan hutan desa/hutan adat).

 

Namun sampai saat ini semuanya masih terbatasi oleh kepentingan polan serta sumber daya manusia yang masih tergolong rendah di Kenegerian Pangkalan Kapas. Sehingga belum ada capaian yang menjanjikan demi keberlansungan taraf hidup yang sejahtera, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Energi dihabiskan untuk mengajak, bukan untuk bertindak (suautu tempat/daerah tidak akan maju jika cara berpikir orang didalamnya tidak maju).


14500477_1092026770918617_7932642751230981354_o
Anak-anak Desa Lubuk Bigau di Pustaka Bella.

Untuk itu, kami sekeluarga bertekat membuat sebuah sarana tempat belajar bersama melalui membaca. Yang isaallah akan dinamai “PONDOK BELAJAR DAN PUSTAKA BELLA/OBOR HURUF BELLA”. Dalam hal ini kami tidak memposisikan diri sebagai guru, pemimpin, pengayom ataupun kata lain yang bermakna hebat dibanding yang lain. Karena tidak satu orang pun penggagas, pendiri serta pelaksana Obor Huruf Bella yang tamat sekolah menengah pertama/SMP sederajat, apalagi SMA dan sarjana. Akan tetapi kami hanya berniat membuat wadah tempat belajar dan membaca bersama dengan sebagian kegiatan akan mencontoh sekolah dan pustaka sesuai kemampuan.

 

Sesuai dasar niat mendirikannya, Obor Huruf Bella kami harapkan mampu menjadi lantera pengetahuan bagi masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas pada umumnya dan siswa/siswi SD serta SMP yang ada di desa khususnya. Kami berharap Obor Huruf Bella bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk merubah paradikma masyarakat Kampung Pangkalan Kapas sehingga mampu mendefinisikan kesejahteraan yang sebenarnya. Sehingga segala potensi yang ada mampu di kelola secara benar demi kesejahteraan hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat. Terutama dilalam bidang pemamfaatan lingkungan.

14324420_1072492326205395_7857520597633598658_o
Anak-anak membaca disamping rumah/depan pustaka.

Untuk itu Obor Huruf Bella bertekat menyajikan berbagai jenis buku melalui seleksi, yang akan menjadi bahan tempat kami belajar bersama demi terbentuknya akidah, keahlian serta pengetahuan yang lebih benar di Kenegerian Pangkalan Kapas.

 

Meskipun saat ini telah ramai anak-anak yang datang membaca. Namun keterbatasan sumberdaya dan amunisi membuat semuanya masih belum bisa kami resmikan. Karena buku-buku yang tersedia masih sangat minim dan belum bisa dipinjamkan.

14633320_1101041963350431_5061993080166916611_o
Anak-anak anggota pustaka bella makan-makan dan belajar di pinggir sungai.

Untuk itu kami berharap kepada teman-teman agar bisa membantu sebagai berikut :
1. Jika ada buku bekas/baru yang tidak terpakai dan masih bisa dimamfaatkan.
2. Bagi yang berkesempatan berkunjung atau kebetulan lewat di Kenegerian Pangkalan Kapas, kami harap agar berkunjung untuk memberikan masukan dan saran.
3. Kami belum bisa menerima bantuan dalam bentuk uang, karena kami belum bisa mempertanggungjawabkannya. (kami takut menerima uang, nantik teman-teman kecewa jika mamfaat dari sarana yang kami bangun tidak sebanding dengan bantuan)

 

14124551_1055128027941825_1400650764364236846_o
Kami dalam kesederhanaan yang indah.

Catatan : Tulisan ini dibuat 3 bulan yang lalu. (*)