Class Kreatif, PA. KPK

Jpeg
“Class Kreatif” Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas (PA. KPK)

Pustaka Bella, awalnya dinamai demikian. Disebut “Pustaka Bella” adalah rumah baca yang dimulai dari minat satu keluarga untuk membangun wadah tempat “belajar bersama.” Pustaka yang dibangun dengan harapan akan menjadi wadah belajar bersama dengan membaca serta tempat menggali ide-ide kreatif yang bermamfaat bagi keluarga, desa, lingkungan maupun khalayak banyak. Memulai dari koleksi buku pribadi, memamfaatkan kamar pribadi berukuran 2X3 meter, sampai kepada membuat rak buku serta dikelola oleh satu keluarga. Pustaka Bella terletak di Desa Lubuk Bigau Kenegerian Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kapar Provinsi Riau. Berdiri persis di salah-satu desa yang dikategorikan Tersulit, Terbelakang, dan Tertinggal ( 3T ). Lubuk Bigau adalah satu dari 21 desa Tergolong Sangat Tertinggal di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang terdiri dari 24 desa menurut Data Statistik Kabupaten Kampar.

Pustaka Bella dibangun pada Bulan November Tahun 2015, usianya akan genap dua tahun pada November Tahun 2017 mendatang. Tingginya minat masyarakat Empat Desa Kenegerian Pangkalan Kapas khususnya anak-anak Desa Lubuk Bigau didalam mengikuti kegiatan dan proses belajar bersama di Pustaka Bella, menggugah hati indifidu-indifidu pemerhati dari luar untuk turut membantu didalam menyumbang buku-buku bacaan bekas maupun baru untuk pustaka. Sehingga telah tersaji lebih kurang seribu buah buku dari berbagai jenis. Baik buku bacaan untuk anak-anak, maupun untuk dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, pengelola merasa tidak patut memberi nama rumah baca tersebut “Pustaka Bella.” Maka dari itu, sejak pertengahan Tahun 2016 Pustaka Bella lebih akrab disebut “Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas” ( PA. KPK ), dan didalam pengelolaannya pun telah terlibat beberapa orang Pemuda Desa Lubuk Bigau.

Karena tingginya minat untuk Belajar Bersama di PA.KPK, sejak Awal Tahun 2016 pengelola berniat untuk mendirikan sebuah bangunan yang lebih besar (Rumah Panggung) agar pemustaka tidak lagi berdesak-desakan didalamnya. Serta PA. KPK juga bisa dijadikan wadah tempat berdiskusi bagi masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas maupun setiap kalangan yang singgah.

Namun karena segala keterbatasan terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki para Pendiri sekaligus Pengelola PA. KPK, membuat bimbang untuk mencari donatur sebagai pendukung terlaksananya niat untuk membangun sarana tersebut. Pengelola merasa belum mampu untuk bertanggung jawab serta menciptakan efek positif yang lebih tinggi atas bantuan dalam skala besar, apalagi bantuan dalam bentuk uang dari pemerintah maupun swasta. Sehingga atas nama Pendiri sekaligus Pengelola PA. KPK belum pernah mengajukan permohonan bantuan dana dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga.

Atas itu pada bulan juni Tahun 2017 yang lalu Pengelola PA. KPK mencoba untuk menggalang dana melalui salah-satu situs online ( kitabisa.com ) guna menghimpun dana dari indifidu-indifidu yang benar-benar memahami tujuan didirikannya PA. KPK serta berniat tulus untuk membantu. Dari jumlah sebanyak Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ( Rp. 46.500.000,00 ) yang kami ingin dapatkan, alhamdulillah melalui campaign tersebut berhasil dikumpulkan sebanyak Enam Ratus Ribu Rupiah ( Rp. 600.000,00 ). Namun sangat disayangkan niat baik para pedonor hingga saat ini belum bisa kami mafaatkan sesuai niat karena jumlah tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan anggaran yang direncanakan. Dan sampai saat ini donasi tersebut masih berada di Rekening Admin kitabisa.com hingga nantik Pengelola PA. KPK memenuhi syarat untuk pencairan dana.

Dalam perjalanannya, selama penggalangan dana melalui Cpaign di kitabisa.com pada awal tahun lalu, PA. KPK juga pernah dikunjungi oleh Jajaran Pemda Kabupaten Kampar, Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Kampar, bersama Komunitas Perempuan Peduli Bangsa yang mereka namai dengan kegiatan Kemah Peduli. Dalam kegiatan tersebut telah diserahkan secara Simbolis Bantuan Pendanaan sejumlah Lima Puluh Lima Juta Rupiah (Rp. 55.000.000,00). Namun karena beberapa hal yang kami tidak berkewenangan untuk menjelaskannya, hinnga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi sebagaimana mestinya (Mungkin dalam proses pengurusan?).

P_20170923_155452.jpg-Dengan menabung dan rezeki yang diporoleh pengelola, pada bulan September Tahun 2017 terkumpul dana sebanyak Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ( Rp. 5.650.000,00 ) untuk mewujudkan niat membuat bangunan tempat belajar bersama di PA. KPK. Namun tabungan tersebut terlihat sangat jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah bangunan yang di cita-citakan. Sehingga pengelola memutuskan untuk membuat Class Kreatif PA. KPK.”

Class Kreatif PA. KPK adalah wadah tempat belajar bersama diluar ruangan. Class Kreatif memiliki tiga sarana pendukung serta Tong dan Bank sebagai pengendalian sampah yang letaknya berdekatan. Adapun ukuran dan kapasitas tiap-tiap fasilitas Class Kreatif PA. KPK adalah sebagai berikut.

Keseluruhan :

Class Kreatif

Ukuran        : 8X6 Meter

Kapasitas    : 30 orang dewasa + 30 orang anak-anak

Smoking Area

Ukuran        : 4X4 Meter

Kapasitas    : 20 orang dewasa

Enjoy Children Area

Ukuran        : 4X4 orang anak-anak

Kapasitas    : 30 orang anak-anak

Tong Sampah

Ukuran        : 1X1/2 Meter, Tiga Unit

Kapasiitas    : Masing-masing Satu Gerobak Sampah

Bank Sampah

Ukuran        : 4X4 Meter

Kapasitas    : 10 Kubik Sampah

Komputer Satu Unit

Proyektor/Infokus Satu Unit

Gengset/Listrik

Papan Tulis Satu Unit

ATK

Yang Sudah Terbangun/Sudah Ada :

Class Kreatif

Tong Sampah

Bank Sampah

ATK

Yang Belum Terbangun/Belum Ada :

Smoking Area

Enjoy Children Area

Dan Atap Seng Tiga Kodi

Komputer

Proyektor/Infokus

Gengset/Listrik

Papan Tulis

Berangkat dari segala ketertinggalan Kenegerian Pangkalan Kapas pada saat ini dari berbagai segi, bai Ekonomi, Sosial Politik, maupun Budaya. PA. KPK memiliki dua program kerja secara umum. Yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemandirian Ekonomi Pangan.

Didalam upaya peningkatan SDM di Kenegerian Pangkalan Kapas, PA. KPK berupaya menyajikan berbagai jenis buku bacaan sebagai sumber informasi. Hal ini mengingat tidak adanya Jaringan Telfon/Internet, Koran, Majalah, Listrik (Hanya Gengset Desa yang hidup pukul 18:30 hingga 22:00 malam), serta media informasi lainnya yang bisa diakses.

Dan untuk upaya membangun Kemandirian Ekonomi Pangan PA. KPK tengah menggerakkan kegiatan menanam berbagai jenis Tanaman Pangan dan Tanaman Lokal dengan metode memulai dari diri sendiri (Pengelola) sebagai bahan ukur bagi masyarakat kedepannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, menciptakan produk-produk unggulan dari Kenegerian Pangkalan Kapas hasil dari pengolahan Tanaman Lokal, serta mengangkat perkonomian dan taraf hidup Anggota PA. KPK dan Masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas.

Tinggi harap agar Pembaca yang Budiman sudi untuk memberi kritikan atas segala kekurangan, serta memberi masukan demi tercapainya cita-cita pengagas, pendiri dan pengelola Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas (PA. KPK) yang tergantung pada Proses, Progres, serta Ide-ide Kreatif dari semua pihak.

P_20170923_155258.jpg“Orang pintar akan semakin pintar  jika tidak belajar, tetapi pintar menurut dirinya sendiri. Sementara orang bodoh akan semakin bodoh jika dia mau terus belajar, bodoh menurut dirinya sendiri.”

Iklan

PROPOSAL PUBLIK

PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK FASILITAS PUSTAKA ALAM KAMPUNG PANGKALAN KAPAS

20170128_083903[1].jpg
Acara Peresmian Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas yang ditandai dengan membaca bersama dan perlombaan permainan tradisional masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas 27-29 januari 2017.

Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas (PANGKAS) :

  1. Latar belakang Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas (PANGKAS)

     cropped-13087519_963498650438097_7173725946098385683_n.jpgPersatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas (PANGKAS) adalah organisasi kepemudaan yang terdiri dari empat (4) desa di Kenegerian Pangkalan Kapas, yaitu: Lubuk Bigau, Kebun Tinggi, Tanjung Permai, dan Pangkalan Kapas. PANGKAS  dibentuk di Desa Lubuk Bigau pada Musyawarah Pemuda Empat Desa Kenegerian Pangkalan Kapas yang dihadiri oleh pemerintah Desa dan Seluruh Element masyarakat pada tanggal 21 Agustus  2014, Akta Notaris Nomor : _4_  Tanggal 08 September 2014, NPWP : 75.890.144.1.-221.000, dan terdaftar di KESBANGPOL Kabupaten Kampar dengan Nomor : 00/04/04.01/0003/V/2016.  PANGKAS bertekat menjadi wadah bagi pengembangan pemikiran, kreatifitas, serta idealisme pemuda, masyarakat, dan seluruh element  masyarakat Kampar Kiri Hulu pada umumnya, dan masyarakat Pangkalan Kapas pada khususnya.

     img_0470Dengan keadaan masyarakat Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang saat ini masih sangat jauh dari hak-hak warga negara yang merdeka menurut UUD 1945, sudah jelas masih sagat banyak yang wajib di perjuangkan. Namun sampai saat ini setelah 71 tahun indonesia merdeka, pemerintah desa, pemuda dan seluruh masayarakat kecamatan kampar kiri hulu masih mengalami banyak kegagalan demi terciptanya mandat kemerdekaan menurut UUD 1945. Hal itulah yang menjadi dasar terbentuk nya PANGKAS yang sebagai wadah penyatu gerakan pemuda dan seluruh element masyarakat yang ada di desa-desa Kecamatan Kampar Kiri Hulu untuk melakukan rekonstruksi yang lebih terkoordinir, sistematik, terencana dan militan. PANGKAS akan melakukan kepeloporan gerakan pemuda, masyarakat dan seluruh element yang ada di desa untuk merealisasikan makna kemerdekaan menurut UUD 1945 tersebut.

img_20160904_1327051Perkumpulan ini bernama Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas, disingkat dengan PANGKAS.

  1. Program Kerja :
NO PROGRAM KERJA KEGIATAN SASARAN/TUJUAN
❖     Jangka Pendek
1 Membina kelompok tani desa -Mengadakan kerjasama dengan dinas pertanian

-Mengadakan pelatihan/penyuluhan pertanian di desa

-Agar petani desa mendapat pembinaan yang serius dari pemerintah

-Agar hasil tani di desa meningkat dan berkualitas

2 Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Alam yang lestari -Mengadakan kerja sama dengan dinas kehutanan, Ormas, dan LSM yang bergerak dibidang lingkungan

-Mendorong perdes dan perdat serta kebijakan pemerintah terkait tata kelola hutan yang lestari dan tradisional

-Meningkatkan pemahaman masyarkat akan pentingnya menjaga alam dan lingkungan

– Agar hutan dan lahan pertanian yang ada di desa termamfaatkan secara baik dan beraturan

3 Membentuk POKDARWIS di desa -Melakukan pemetaan potensi wisata alam, wisata seni, budaya, adat istiadat dan wisata kuliner desa

-Membuat kegiatan kewisataan yang berkelanjutan dan beraturan

-Agar semua potensi wisata yang ada di desa bisa di ekspos secara baik ditingkat nasional maupun internasional

-Meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan pola Ekowisata

4 Membina pemuda olahraga desa

 

-Mengadakan turnamen/ piala bergilir di desa -Menjalin persatuan dan kesatuan pemuda antar desa
5 Mendirikan Sekolah Alam -Membangun Pustaka -Memberikan informasi seimbang kepada semua kalangan masyarakat melalui buku bacaan
❖      Jangka Panjang
1

 

Membuat kelompok sosial desa -Mensosialisasikan dana bantuan untuk anak putus sekolah, pembinaan fakir miskin, biaya berobat bagi keluarga yang tidak mampu dan untuk masyarakat terkena bencana/musibah.

-Membangkitkan kebiasaan bergotongroyong

-Agar tidak ada anak yang putus sekolah, fakir miskin yang terlantar, orang sakit tidak berobat dan membantu masyarakat yang terkena musibah.

-Menciptakan desa yang bersih dan meningkatkan kesatuan dan persatuan.

2

 

Mewujudkan Desa Tahan Pangan  Membina dan mensupport  semua kegiatan pertanian yang ada di desa. Menciptakan ketahanan pangan di desa
3

 

Mewujudkan Desa Ekowisata Berbasis Internasional Mengembangkan segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui tata kelola hutan yang lestari
4

 

Membentuk Tim Sepak Bola Kecamatan Merekrut pemuda berbakat dari tiap desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Menyalurkan keterampilan dan memupuk persatuan pemuda
5

 

Membangun sarana belajar agama Mendirikan Pesantren di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta persatuan dan kesatuan
6

 

Membangun sekoah bagi anak kurang mampu Mendirikan Panti Asuhan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Mengurangi anak putus sekolah

 


Struktur Pangkas

Ketua                                                           : Arika Harmon

Wakil                                                            : Dino Marjono

Sektretaris                                                  : Sendi Sonata

Bendahara                                                   : Amul Fauzi

Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas :

A. Latar belakang Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas

Ditetapkannya Tanah Ulayat menjadi kawasan hutan dengan mengabaikan hukum adat setempat, membuat berbagai permasalahan serius dihadapi oleh masyarakat adat yang ada di 24 desa Kecamatan Kampar kiri Hulu, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya. Hukum adat titipan leluhur yang selama ini menjadi panduan didalam pemamfaatan wilayah adat dan segala tatanan kehidupan masyarakat adat tidak bisa lagi diterapkan sebagaimana mestinya karena dianggap bertentangan dengan hukum formal negara. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga selalu menjadi korban janji politik di tiap pemilihan mulai dari pilbub, pilgub, pilpres, maupun pemilihan DPR dan DPD.

Berangkat dari hal tersebut diatas kami membangun sebuah wadah tempat belajar dan membaca bersama demi keseimbangan informasi serta singkronisasi hukum adat setempat dengan hukum negara yang memihak kepada masyarakat adat setempat. Kami namai dengan Pustaka Kampung Pangkalan Kapas. Dalam hal itu kami tidak memposisikan diri sebagai guru, pemimpin, pengayom ataupun kata lain yang bermakna hebat dibanding yang lain. Akan tetapi Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas adalah wadah tempat belajar dan membaca bersama bagi seluruh kalangan masyarakat.

Sesuai dasar niat mendirikannya, Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas kami harapkan mampu menjadi lantera pengetahuan bagi masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas khususnya dan Kampar Kiri Hulu pada umumnya. Kami bertekat Pustaka ini bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk merubah paradikma masyarakat Kampung Pangkalan Kapas sehingga mampu mendefinisikan kesejahteraan yang sebenarnya. Hingga segala potensi yang ada terkelola secara benar demi kesejahteraan hidup yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dilalam bidang pemamfaatan lingkungan. Serta pengetahuan yang didapat dari buku-buku yang tersaji, dan pola belajar bersama yang dibangun mampu meningkatkan minat masyarakat untuk belajar dan membaca.

Untuk itu Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas  penting menyajikan berbagai jenis buku melalui seleksi, fasilitas belajar, sarana bermain bagi anak-anak, yang akan menjadi bahan tempat kami belajar bersama demi terbentuknya akidah, keahlian serta pengetahuan yang lebih benar di Kenegerian Pangkalan Kapas dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

B. Visi dan Misi

Visi

“Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan informasi serta pusat rekreasi edukatif bagi seluruh kalangan masyarakat”

Misi

  1. Menciptakan suasana belajar dan membaca yang nyaman di pustaka.
  2. Menyediakan fasilitas, sumber informasi, ilmu pengetahuan yang benar dan berkaitan lansung dengan kehidupan masyarakat setempat.
  3. Melaksanakan program kerja yang kreatif, rekreatif, dan edukatif.

C. Alamat Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas

            RT/RW oo2/002, Dusun III, Desa Lubuk Bigau, Kampung Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Permohonan Berdonasi

Meskipun saat ini Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas telah terbangun, namun segala keterbatasan membuat semuanya masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. Buku, fasilitas beserta sarana pendukung proses belajar bersama lainnya masih sangat minim, dan bangunannya pun masih memakai rumah/kamar pribadi yang berukuran kecil (2×3 meter).

Kemudian dengan bukti tingginya kesadaran serta kepedulian pemangku adat, pemerintah desa, pemuda, dan seluruh element masyarakat akan kesejahteraan wilayah Kenegerian Pangkalan Kapas beserta kelestarian alamnya, yang dibuktikan melalui hasil keputusan Rembuk Adat Kenegerian Pangkalan Kapas pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 kemaren dengan dua (2) keputusan secara umum (1. Mengenal diri sebagai masyarakat adat. 2. Membentuk desa Ekowisata.).

Kami merasa butuh bantuan donasi dari semua kalangan yang memiliki kemampuan untuk itu. Baik dari instansi pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, maupun indifidu. Adapun bantuan tersebut bisa disalurkan melalui Rekening Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas (PANGKAS) sebagai penanggung jawab, adapun kegunaan dana tersebut adalah untuk membangun Gedung Pustaka/Pondok Belajar/Homestay dan membeli fasilitas belajar bersama di pustaka (Gengset, Laptop,Infocus, Buku,  ATK).

20170213_132938[1].jpg

Persatuan Anak Negeri Pangkalan Kapas (PANGKAS) :

Fhoto kegiatan Pustaka Alam Kampung Pangkalan Kapas :

Berikut kami tuliskan kehidupan masyarakat empat (4) desa Kenegerian Pangkalan Kapas bersama tiga (3) desa lainnya yang berdekatan dan Regulasi Kehutanan di Wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu :

Kehidupan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Keterangan: Yang bisa kami jelaskan secara rinci hanya keadaan di tujuh (7) desa, (Deras Tajak, Tanjung Karang, Batu Sasak, Lubuk Bigau, Pangkalan Kapas, Tanjung Permai), akan tetapi secara umum, dari 24 desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, hanya tiga (3) desa mempunyai sarana dan prasarana yang bisa dikatakan layak.

Sarana dan Prasarana tujuh (7) desa :

  1. Jalan Poros tujuh (7) desa mulai dari Desa Deras Tajak sampai ke Desa Tanjung Permai masih jalan tanah yang curam, jembatan kayu dan rawa yang belum ada box coulver. Saat ini jalan tersebut sangat t Banyak jembatan yang ambruk, lapuk dan badan jalan yang tertimbun akibat longsor serta berlumpur dan berlobang. Terlebih disaat curah hujan tergolong tinggi. (photo terlampir).
  1. Sarana Kesehatan yang ada puskesmas hanya di Desa Batu Sasak, selebihnya hanya PUSTU/puskesmas pembantu, serta peralatan medis dan obat-abatan yang ada pun sangat minim.
  1. Sarana Pendidikan yang ada hanya setingkat SLTP sederajat, itupun hanya ada di dua desa, yaitu Desa Batu Sasak dan Desa Kebun tinggi. Selebihnya hanya ada SD yang fasilitas belajar banyak yang tidak tersedia seperti : laboratorium, pustaka, kantor, sarana olah raga, dan tenaga guru serta fasilitas belajar yang lainnya.
  1. Listrik yang ada hanya gengset desa yang hidup jam 18:00 sampai jam 22:00 malam dengan biaya besar (Rp. 200.000,00/bulan satu rumah) dan tidak berfungsi secara maksimal.
  1. Sarana Komunikasi dan Informasi tidak ada serta tidak bisa diakses di desa (tidak ada jaringan telfon, internet, koran, majalah, beserta fasilitas komunikasi dan informasi lainnya.

Kesulitan Masyarakat tujuh (7) desa :

  1. Sering terjadi rawan pangan saat musim hujan karena Jalan ke desa tidak bisa diakses alat angkutan menuju desa (mobil truk).
  2. Angka Kemiskinan semakin meningkat karena biaya distribusi barang dari pasar lipat kain ke desa dan biaya distribusi hasil tani masyarakat/getah karet ke pasar sangat tinggi. ( biaya distribusi barang dari Pasar Lipat Kain ke desa dan hasil dari tani/getah karet dari desa ke lipat kain/pasar berkisar antara Rp 2.000, 00 sampai Rp. 3.000, 00/kg). Serta harga kebutuhan pokok dan pembangunan masyarakat sangat tinggi di desa (contohnya harga beras berkisar antara Rp. 13.000,00 sampai Rp 20.000,00/kg dan harga semen berkisar antara Rp 130.000,00 sampai Rp 160.000,00/sak berat 50 kg).
  3. Sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan terutama bagi yang sakit karena minimnya sarana kesehatan yang ada di desa, sedangkan untuk dibawa keluar desa membutuhkan biaya yang besar dan akses yang sulit untuk dilalui.
  4. Semakin banyak anak yang putus sekolah karena minimnya sarana pendidikan yang tersedia di desa. Sedangkan untuk sekolah di luar kawasan ini, membutuhkan biaya yang besar dan transportasi ke desa yang sangat sulit untuk dilalui.
  5. Keterbatasan sarana komunikasi dan informasi membuat sumber daya manusia di desa tergolong sangat rendah. Baik dari segi ekonomi, politik, kemajuan, maupun segala jenis pengetahuan lain dari luar yang bermamfaat dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di desa.
  6. Banyak pekerjaan aparat desa dan program pemerintah untuk Desa yang terkendala/tertunda karena akses ke Ibukota kecamatan, kabupaten maupun provinsi sangat sulit dilalui.

Regulasi/kebijakan kehutanan di Wilayah Kecamatan Kampar kiri Hulu

  1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 dan SK Gubernur I Riau Nomor Kpts.149/V/1982, kawasan SMBRBB (Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling) seluas 136.000 hektar.
  2. Surat Keputusan Mentri Kehutanan RI Nomor: 539/Kpts-II/1995, TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh) seluas 127,698 hektar.
  3. Surat Keputusan Menteri kehutanan N0. 73 Tahun 1984, dan Lampiran X PP 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kawasa KSN BB (Kawasan Strategis Nasional Bukit Batabuh) seluas 82.300 hektar.
  4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 640/Menhut-II/2011 tanggal 7 November 2011 seluas ± 143.783 hektar, terdiri dari : Hutan Lindung (HL)  seluas ±  24.02812 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)  seluas ± 119.755 hektar.
  5. Surat Keputusan Bupati Kampar No. 545/D.P.E/IUP/2010/44 tentang Perpanjangan IUP PT BTJ (Buana Tambang Jaya) seluas 2.833 hektar.

REMBUK ADAT KENEGERIAN PANGKALAN KAPAS

Kamis, 16/02/2017.

20170217_003201[1].jpg
Musyawarah Adat (Rembuk Adat) Kenegerian Pangkalan Kapas

Ditetapkannya Tanah Ulayat menjadi kawasan hutan dengan mengabaikan hukum adat setempat, membuat berbagai permasalahan serius dihadapi oleh masyarakat adat yang ada di 24 desa Kecamatan Kampar kiri Hulu, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya. Hukum adat titipan leluhur yang selama ini menjadi panduan didalam pemamfaatan wilayah adat dan segala tatanan kehidupan mereka tidak bisa lagi diterapkan sebagaimana mestinya karena dianggap bertentangan dengan hukum formal negara. Tidak hanya itu saja, mereka juga selalu menjadi korban janji politik di tiap pemilihan mulai dari pilbub, pilgub, pilpres, maupun pemilihan DPR dan DPD. Karena itu pemangku adat Kenegerian Pangkalan Kapas mengadakan musyawarah bersama masyarakat dan seluruh element yang ada di empat (4) desa pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Tanjung Permai Kecamatan Kampar Kiri hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Laporan Arika Harmon, KAMPAR

-Secara administratif Kenegerian Pangkalan Kapas berada didalam wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kenegerian Pangkalan Kapas terdiri dari empat (4) desa, yaitu desa Lubuk Bigau, Kebun Tinggi, Tanjung Permai dan Pangkalan Kapas. Seperti masyarakat adat pada umumnya, bagi mereka tanah bukan hanya sebagai sumber ekonomi dan tempat tinggal semata, akan tetapi tanah ulayat/wilayah adat adalah ruang hidup yang diatasnya terkandung Situs Sejarah, Budaya, Aturan Adat dan segala yang berkaitan dengan asal usul leluhurnya. Semua itu adalah jati diri bagi mereka yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya demi kesejahteraan hidup dari generasi ke generasi.

Hadirnya hutan lindung, tradisi dan hukum adat mereka berubah serta harus diseragamkan mengikuti hukum formal negara, sementara untuk pembinaan maupun pemberdayaan sangat minim difasilitasi oleh pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan beragam permasalahan mulai dari keterbelakangan ekonomi, kesenjangan sosial, ketertinggalan secara politik, dan juga pudarnya budaya yang menjadi jati diri masyarakat adat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Berdasarkan hal tersebut, Pemangku Adat, pemerintah desa, beserta seluruh element masyarakat yang ada di empat (4) desa Kenegerian Pangkalan Kapas mengadakan musyawarah adat pada hari kamis, 16 Februari 2017 kemaren, yang mereka sebut dengan Rembuk Adat Kenegerian Pangkalan Kapas. Semua hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat empat (4) desa Kenegerian Pangkalan Kapas dibahas didalam musyawarah yang berlansung lebih kurang tujuh (7) jam tersebut (19:00 malam sampai 02:00 dini hari). Mulai dari permasalahan adat, masalah ekonomi, politik, maupun budaya dan sosial masyarakatnya.

Belajar dari segala permasalahan yang dihadapi masyarakat, dalam ajang pertukaran informasi pada Rembuk Adat Kenegerian Pangkalan Kapas tersebut didapat dua (2) buah kesepakatan secara umum, yaitu:

1. Mengenal kembali diri sendiri sebagai Masyarakat Adat Kenegerian Pangkalan Kapas, strateginya adalah sebagai berikut:

  1. Mendirikan Sekolah Adat sebagai wadah tempat belajar bersama bagi seluruh kalangan masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas untuk sama-sama belajar, mengembangkan dan memamfaatkan wilayah adat, budaya dan tradisi.
  2. Membuat/menulis profil komunitas guna mengingat kembali sejarah leluhur dan memahami semua tradisi serta kearifan.
  3. Menghidupkan kembali lembaga peradilan adat sebagai tempat penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi di Kenegerian Pangkalan Kapas tanpa harus semerta dibawa ke kepolisian maupun hukum formal negara.
  4. Membuat surat keputusan yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung didalam empat (4) desa Kenegerian Pangkalan Kapas menjadi milik bersama sesuai aturan adat.
  5. Setiap desa yang ada di Kenegerian Pangkalan Kapas wajib berkiontribusi sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/tahun (empat (4) desa Rp. 2.000.000,00).
  6. Pemangku Adat/ninik mamak Kenegerian Pangkalan Kapas wajib mengadakan Rembuk Adat sekurangnya dua (2) kali dalam setahun dengan tempat digilir disetiap desa, serta konsumsi rapat dibebankan kepada desa setempat.

2. Menjadikan empat (4) desa yang di Kenegerian Pangkalan Kapas menjadi Desa Ekowisata (kampung seribu air terjun dan goa), adapun strateginya adalah:

  1. Membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di tiap desa.
  2. Infentarisasi (mendata) serta mengembangkan semua destinasi wisata mulai dari Air Terjun, Goa, Hutan dan Seni, Budaya, Kerajinan, Kuliner maupun yang yang ada sebagai ciri khas Kenegerian Pangkalan Kapas.
  3. Menjalin kerjasama dengan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah selama tidak merusak kelestarian alam/wilayah adat serta tidak bertentangan dengan hukum adat dan hukum negara.

Melalui Rembuk Adat tersebut seluruh anggota musyawarah berharap penuh supaya keputusan dapat disingkronkan dengan kebijakan pemerintah mulai dari pusat sampai ke desa agar bisa diwujudkan. Dengan demikian Rembuk Adat tersebut diahiri dengan berdo’a bersama. ***”

Regulasi/kebijakan kehutanan di Wilayah Kecamatan Kampar kiri Hulu

  1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 dan SK Gubernur I Riau Nomor Kpts.149/V/1982, kawasan SMBRBB (Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling) seluas 136.000 hektar.
  2. Surat Keputusan Mentri Kehutanan RI Nomor: 539/Kpts-II/1995, TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh) seluas 127,698 hektar.
  3. Surat Keputusan Menteri kehutanan N0. 73 Tahun 1984, dan Lampiran X PP 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kawasa KSN BB (Kawasan Strategis Nasional Bukit Batabuh) seluas 82.300 hektar.
  4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 640/Menhut-II/2011 tanggal 7 November 2011 seluas ± 143.783 hektar, terdiri dari : Hutan Lindung (HL)  seluas ±  24.02812 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT)  seluas ± 119.755 hektar.
  5. Surat Keputusan Bupati Kampar No. 545/D.P.E/IUP/2010/44 tentang Perpanjangan IUP PT BTJ (Buana Tambang Jaya) seluas 2.833 hektar.

 

Kehidupan sebagian masyarakat di 24 Desa Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Keterangan: Yang bisa kami jelaskan secara rinci hanya keadaan di tujuh (7) desa, (Deras Tajak, Tanjung Karang, Batu Sasak, Lubuk Bigau, Pangkalan Kapas, Tanjung Permai), akan tetapi secara umum, dari 24 desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, hanya tiga (3) desa mempunyai sarana dan prasarana yang bisa dikatakan layak.

Sarana dan Prasarana tujuh (7) desa :

  1. Jalan Poros tujuh (7) desa mulai dari Desa Deras Tajak sampai ke Desa Tanjung Permai masih jalan tanah yang curam, jembatan kayu dan rawa yang belum ada box coulver. Saat ini jalan tersebut sangat t Banyak jembatan yang ambruk, lapuk dan badan jalan yang tertimbun akibat longsor serta berlumpur dan berlobang. Terlebih disaat curah hujan tergolong tinggi. (photo terlampir).
  1. Sarana Kesehatan yang ada puskesmas hanya di Desa Batu Sasak, selebihnya hanya PUSTU/puskesmas pembantu, serta peralatan medis dan obat-abatan yang ada pun sangat minim.
  1. Sarana Pendidikan yang ada hanya setingkat SLTP sederajat, itupun hanya ada di dua desa, yaitu Desa Batu Sasak dan Desa Kebun tinggi. Selebihnya hanya ada SD yang fasilitas belajar banyak yang tidak tersedia seperti : laboratorium, pustaka, kantor, sarana olah raga, dan tenaga guru serta fasilitas belajar yang lainnya.
  1. Listrik yang ada hanya gengset desa yang hidup jam 18:00 sampai jam 22:00 malam dengan biaya besar (Rp. 200.000,00/bulan satu rumah) dan tidak berfungsi secara maksimal.
  1. Sarana Komunikasi dan Informasi tidak ada serta tidak bisa diakses di desa (tidak ada jaringan telfon, internet, koran, majalah, beserta fasilitas komunikasi dan informasi lainnya.

Kesulitan Masyarakat tujuh (7) desa :

  1. Sering terjadi rawan pangan saat musim hujan karena Jalan ke desa tidak bisa diakses alat angkutan menuju desa (mobil truk).
  2. Angka Kemiskinan semakin meningkat karena biaya distribusi barang dari pasar lipat kain ke desa dan biaya distribusi hasil tani masyarakat/getah karet ke pasar sangat tinggi. ( biaya distribusi barang dari Pasar Lipat Kain ke desa dan hasil dari tani/getah karet dari desa ke lipat kain/pasar berkisar antara Rp 2.000, 00 sampai Rp. 3.000, 00/kg). Serta harga kebutuhan pokok dan pembangunan masyarakat sangat tinggi di desa (contohnya harga beras berkisar antara Rp. 13.000,00 sampai Rp 20.000,00/kg dan harga semen berkisar antara Rp 130.000,00 sampai Rp 160.000,00/sak berat 50 kg).
  3. Sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan terutama bagi yang sakit karena minimnya sarana kesehatan yang ada di desa, sedangkan untuk dibawa keluar desa membutuhkan biaya yang besar dan akses yang sulit untuk dilalui.
  4. Semakin banyak anak yang putus sekolah karena minimnya sarana pendidikan yang tersedia di desa. Sedangkan untuk sekolah di luar kawasan ini, membutuhkan biaya yang besar dan transportasi ke desa yang sangat sulit untuk dilalui.
  5. Keterbatasan sarana komunikasi dan informasi membuat sumber daya manusia di desa tergolong sangat rendah. Baik dari segi ekonomi, politik, kemajuan, maupun segala jenis pengetahuan lain dari luar yang bermamfaat dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di desa.
  6. Banyak pekerjaan aparat desa dan program pemerintah untuk Desa yang terkendala/tertunda karena akses ke Ibukota kecamatan, kabupaten maupun provinsi sangat sulit dilalui.

Pangkalan Kapas

rumah-adat
Rumah Adat Pangkalan Kapas

-Kenegerian Pangkalan Kapas adalah himpunan masyarakat adat yang terdiri dari empat desa dan sudah ada jauh sebelum Indonesia Merdeka menurut sejarahnya. Yaitu Desa Lubuk Bigau, Kebun Tinggi, Tanjung Paermai dan Pangkalan Kapas. Jumlah penduduk nya lebih kurang 1.000 KK. Terletak didalam wilayah administratif Kecamatan Kampat Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Kenegerian Pangkalan Kapas pada dasarnya mempunyai banyak potensi SDA dan SDM. Yaitu sejarah, kesenian, kearifan/kerajinan, air terjun, goa, serta tumbuhan dan hewan yang masih asli dan beragam.

Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan didalam pengelolaan, membuat masyarakat semakin jauh dari keadilan dan kesejahteraan. Baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya.

Secara keseluruhan, mata pencarian utama masyarakat nya adalah Petani Karet. Pada kenyataan harga karet nasional yang turun dari rata-rata Rp. 15.000,00 sebelum tahun 2008, menjadi rata-rata Rp. 4.000,00 hingga saat ini.

Ditambah dengan sangat minimnya sarana dan prasarana yang ada di komunitas termasuk infrastruktur jalan yang menjadi akses satu-satunya untuk memasarkan hasil pertanian dalam kondisi yang sangat buruk.

Membuat pendapatan masyarakat tergolong sangat rendah jika dikalkulasikan dengan kebutuhan hidup saat ini di Pangkalan Kapas.

Akibatnya, rasa sosial masyarakat menjadi berkurang. Waktu, tenaga dan pikiran menjadi terfokus kepada mencari makan. Banyak anak yang putus sekolah, sakit tidak mampu berobat, serta perekonomian yang sangat tergolong rendah.

Tidak hanya itu saja, sebagai warga negara yang merdeka. Banyak hak-hak masyarakat yang dirampas dan diabaikan pemerintah dari kebenarannya. Baik secara politik, maupun secara ekonomi dan budaya. Mulai dari hak atas kelola wilayah adat, sampai pada hak dasar sebagai warga negara yang merdeka menurut UUD 1945.

Maka dari itu, demi keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas harus menjaga kelestarian lingkungan, tradisi dan budaya. Serta menuntut pengakuan atas wilayah adat dan hak-hak dasarnya sebagai warga negara yang merdeka.

Permasalahan ekonomi utama masyarakat Kenegerian Pangkalan Kapas adalah karena mayoritas Petani Karet, dan pendapatan masyarakat menjadi berkurang semenjak harga karet turun dari rata-rata Rp. 15.000,00/kg sebelum tahun 2008, menjadi rata-rata Rp. 5000,00 hingga saat ini. Ditambah dengan sangat minimnya sarana dan prasarana yang ada di komunitas termasuk infrastruktur jalan yang menjadi akses satu-satunya untuk memasarkan hasil pertanian dalam kondisi yang sangat buruk. Membuat pendapatan masyarakat tergolong sangat rendah jika dikalkulasikan dengan kebutuhan hidup saat ini di Pangkalan Kapas.

icecream
Air Terjun Batang Kapas.

-Berdasarkan permasalahan ekonomi komunitas diatas, maka cara yang dianggap paling efektif untuk menambah pendapatan ekonomi komunitas adalah dengan mengembangkan ekowisata. Berkembang nya ekowisata Kenegerian Pangkalan Kapas akan membuat putaran uang menjadi tinggi di komunitas. Sehingga lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pun akan bertambah.

Adapun objek yang menjadi penunjang berkembang nya Ekowisata di Kenegerian Pangkalan Kapas adalah dengan banyak nya potensi wisata alam, kerajinan, kesenian, budaya, makanan khas, dan berbagai lainnya seperti : Air terjun ratusan tingkat, Goa, Hutan Asli, keberagaman Hewan dan Tumbuhan, Silat Kumango, Lubuk Larangan, Tikar Pandan, Pakasam, Cangkuak, dan beberapa lain nya.

Serta untuk aktifitas efektif nya adalah dengan mengadakan Festival Sungai Batang Kapas dan menbuat Trip ke area wisata yang ada di Kenegerian Pangkalan Kapas dan mempromosikan nya keluar. (*)

 

Bunuh Diri

Jauh langkah sudah kukayuh

Menelusuri liku-liku kumuh yang kujajaki

Tak secercah cahayapun tampak penyejuk hati

Lorong panjang yang kuarungi

Sungguh gelap dan tak bertepi

 

Aku latih,…

Terjawab sudah igauku di mimpi itu

Tubuh yang kuyup lendir keletihan

Kaki dan tangan yang berlumuran karat kegagalan

Namun terhentikah aku tanpa persinggahan?

 

Aku bertanya bagai cacing kehilangan tanah

Bak terlupa arah tujuan

Lata dikekerasan yang begitu semu

Akankah bebatuan keras ini dipenghujung ku?

 

Namun langkah dipaksa kehendak hati

Kucoba merangkak kepenghujung lorong

Merayap, lata diatas impian semu

Kutelanjangi ketidakberdayaan yang tersaji

Bagai menggemnggam gunung yang tinggi

Mempelajari Proleknas, Daftar RUU Priorotas Proleknas 2017, dan RUU Masyarakat Adat.

 Daftar RUU prioritas Prolegnas 2017.

No. Judul Rancangan Undang – Undang Draf RUU dan Naskah Akademik Disiapkan Oleh
1 RUU tentang Kekarantiaan Kesehatan Pemerintah
2 RUU tentang Pertanahan DPR
3 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pemerintah
4

 

RUU tengang Karantian Hewan, Ikan dan Tumbuhan DPR
5 RUU tentang Jasa Konstruksi DPR
6 RUU tentang Arsitek DPR
7 RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR
8 RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah DPR
9 RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (dala Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri DPR
10 RUU tentang Sistem Perbukuan DPR
11 RUU tentang Kebudayaan DPR
12 RUU tentang Ekonomi Kreatif DPR
13 RUU tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak Pemerintah
14 RUU tentang Perubaha Kelima atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  

Pemerintah

15 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR
16 RUU tentang Wawasan Nusantara DPD
17 RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorime Pemerintah
18 RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 Pemerintah
19 RUU tentang Kepalangmerahan Pemerintah
20 RUU tentang Jabatan Hakim DPR
21 RUU tentang Pertembakauan DPR
22 RUU tentang Perubabahan atas UU No.5 Than 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat DPR
23 RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara DPR
24 RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual DPR
25 RUU tentang Perkelapasawitan DPR
26 RUU tentang Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR

 

27 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR
28 RUU tentang BUMN dan BUMD (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU NO.19 Tahun 2003 tentang BUMN DPR
29 RUU tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR
30 RUU tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara DPR
31 RUU tentang Kebidanan DPR
32 RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan DPR
33 RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia DPR
34 RUU tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan DPR
35 RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah DPR
36 RUU tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penleitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pemerintah
37 RUU tentang Bea Materai Pemerintah
38 RUU tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah
39 RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pemerintah
40 RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemerintah
41 RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman DPR
42 RUU tentang Tangungjawab Sosial Perusahaan DPR
43 RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem DPR
44 RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan DPR
45 RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat DPR
46 RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah usat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah
47 RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pemerintah
48 RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal Pemerintah
49 RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan DPD

Sumber: Badan Legislasi DPR

“Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dapat dikatakan bahwa Prolegnas merupakan instrumen perencanaan yang digunakan oleh DPR untuk menjalankan fungsi legislasi. Bermula dari perencanaan, DPR selanjutnya akan menentukan target yang akan dicapai. Dari capaian itulah kemudian dapat menjadi bahan evaluasi legislasi, untuk perbaikan kedepannya”. Acuan Proleknas adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang sudah dicabut. Begitu yang dapat aku pahami tentang apa itu “PROLEKNAS” berdasarkan yang dibaca.

Sedangkan menurut Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, proses pembentukan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

Undang-undang (UU) adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta, untuk UU tertentu, melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan (lihat skema di bawah).

Perencanaan
Perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR.Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (Prolegnas Jangka Menengah/ProlegJM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan/ProlegPT). Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut.Namun Prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan UU. Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam proleganas, baik karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon.
Secara umum, ada 5 tahap yang dilalui dalam penyusunan Prolegnas

Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD secara terpisah membuat daftar RUU, baik dari kementerian/lembaga, anggota DPR/DPD, fraksi, serta masyarakat. hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaring/dipilih untuk kemudian ditetapkan oleh masing-masing pihak (Presiden, DPR dan DPD -untuk proses di DPD belum diatur). Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing usulan dalam forum bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD. Dalam tahap inilah seluruh masukan tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR melalui Keputusan DPR.

Penyusunan

Tahap Penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari:

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya tehadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU12/2011

Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:

  1. Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:
    1. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain
    2. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
  2. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

Pembahasan

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Pengaturan sebelum adanya putusan MK 92/2012 hanya “mengijinkan” DPD untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1, namun setelah putusan MK 92/2012, DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR.

Apa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah “saling kritik” terhadap suatu RUU. Jika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD akan memberikan pendapat dan masukannya. Jika RUU tersebut berasal dari DPD, maka Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapatnya.

Pengesahan

Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. Segera setelah Presiden menandatangani sebuah RUU, Menteri Sekretaris negara memberikan nomor dan tahun pada UU tersebut.

Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara (LN), yakni untuk batang tubung UU, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN)m yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika ada. TLN.Sebelum sebuah UU ditempatkan dalam LN dan TLN, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan mengikat mereka.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tahap Pembahasan hanya ada pada proses pembentukan UU. Pembentukan PP dan Perpres tidak melalui tahap Pembahasan dikarenakan tidak melibatkan DPR. Perbedaan lainnya adalah, dalam penyusunan PP dan Perpres, dokumen Naskah Akademik tidak diperlukan.

Skema Penyusunan, Penetapan dan Pengundangan RPP:


PENYEBARLUASAN
Penyebarluasan adalah kegiatan yang selalu “melekat” dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 (setelah dimaknai oleh MK dalam putusan MK 92/2012) menyebutkan bahwa, “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD dan Pemerintah sejak Penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU, hingga Pengundangan Undang-Undang,” hal tersebut dilakukan untuk, “memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.”
Dasar Hukum Proses Pembentukan Undang-Undang

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1), dan Pasal 22 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional;
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;
  8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-Secara singkat saya pahami dari keterangan diatas, adalah bahwa nasyarakat mempunyai ruang untuk ikut terlibat didalam penetapan Undang-Undang yang akan menjadi acuan didalam mengatur tata kehidupannya oleh pemerintah. (*)

(hanya mencoba memahami)

Pak Lawing Si Penjual Tanah Adat.

1
Hafli Dikri (9) siswa kelas dua (2) SD Seksi Kebersihan dan Kerapian Pustaka Bella sedang membaca komik yang menceritakan tentang Sipenjual Tanah Adat yang menyesal.
14468569_1081645295290098_5882820087337679723_o
Hiruk-pikuk tawa adik-adik Pustaka Bella sambil rebutan cemilan kecil setelah membaca bersama-sama.

Seperti biasanya, setiap kali aku pulang dari luar desa selalu dikerumuni puluhan adik-adik pembaca di Pustaka Bella. Jika masih ada yang belum tampak, lima (5) orang pengurus pustaka pasti sibuk mencari teman-temannya. Yaitu: Dayat siswa kelas lima (5) SD sebagai Ketua, Hengki siswa kelas lima (5) SD sebagai Wakil Ketua, Joki siswa kelas lima (5) SD sebagai Sekretaris, Yelsy siswi kelas empat (4) SD sebagai Bendahara, dan Dikri siswa kelas dua (2) SD sebagai Kerapian/Kebersihan.

Meskipun selalu ada cemilan dan makanan ringan sejenisnya, akan tetapi bukan itu yang mereka tuntut setiap kali aku datang. “Ada buku baru kan bg,.??,”. “Bang Arika lama sekali perginya,.??,”. “Kami bosan baca buku itu-itu terus bang,”. Atau sesekali bagi adik-adik yang rada nakal bilang “Awas kalau tak bawa buku baru yah,.!!,”. Begitu desakan adik-adik yang bahkan dengan ibu sendiripun aku sering tidak sempat bersalaman karena sibuk dengan mereka.

14125049_1055125301275431_1304339008113704123_o
Rebutan buku baru di Pustaka Bella.

-Pada suatu hari tepatnya bulan Mey tahun 2016 kemaren aku mendapat hibah beberapa buah buku dari sekretariat Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kampar saat berkunjung kesana sebelum pulang ke desa. Sesampai nya dirumah adik-adik ribut sekali menanyakan buku baru seperti biasanya jika aku pulang dari luar desa. Saking senangnya dengan antusias mereka terkadang aku lupa untuk berpakaian secara layak sebelum menghampiri mereka.

Saat itu ada sebuah komik dari PD AMAN Kampar yang menceritakan tentang masyarakat adat yang menyesal karena telah menjual tanah adat mereka kepada perusahaan. Seperti biasanya, di Pustaka Bella ada sebuah perlombaan rutin yaitu : Membaca, menghafal, dan menceritakan isi buku secara bergiliran. Hadiah bagi pemenang adalah satu bungkus kerupuk saja, hhahah. Kalau saya boleh sedikit merepotkan pembaca, coba deh pikir. Pernah gak kalian dengar perlombaan yang hadiah nya sekonyol itu,.??. Akan tetapi sebegitu sederhana nya kami dalam kedekilan yang bahagia.

Komik yang berjudul Pak Lawing Si Penjual Tanah Adat itu dipilih Dikri untuk dibacanya. “Orang desa beli motor dari hasil jual tanah kepada perusahaan, setelah itu dia jadi kuli di perusahaan tersebut, motornya rusak, habis itu tak ada duit untuk perbaiki, ahirnya dia jual motor untuk makan dan pindah dari desa, dia berhayal tentang kebahagiaannya sewaktu di desa sebelum menjual tanah kepada perusahaan, kasian sekali yah bang,.!!,”. Begitu singkat keterangan bocah dekil itu yang mengantarkan dia menjadi sang juara pada sore itu dan mendapatkan sebungkus kerupuk udang. Ocehannya membuat aku hampir meneteskan air mata mengingat wilayah adatku yang saat ini sedang diincar perusahaan tambang batubara. (*)

“Tawa mereka, semangat mereka, dan hak untuk kesejahteraan mereka yang membuat aku tidak akan pernah ingin terlibat pada kesalahan permanen yang akan mengancam masa depan mereka. Aku dan dilema akan kehancuran wilayah adatku yang indah,”.